BLITAR – Ratusan petani dan mahasiswa yang tergabung dalam Konsorsium Pembaruan Agraria, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Blitar, Paguyuban Petani Aryo Blitar hingga BEM Unisba berorasi di depan Kantor Pemerintah Daerah. Mereka menilai sejak 65 tahun Undang-undang Pokok Agraria disahkan nasib petani kian terjepit oleh kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil.
Dalam pernyataannya ,aliansi meminta pemerintah pusat membentuk Lembaga Khusus Pelaksana Reforma Agraria, mencabut Undang-undang Cipta Kerja serta mengesahkan RUU Reforma Agraria. Mereka juga mendesak agar Undang-undang Pokok Agraria Tahun 1960 dijalankan konsisten, membasmi mafia tanah, hingga menyelesaikan konflik agraria yang marak di Kabupaten Blitar.
Aliansi mencontohkan Konflik Agraria di Desa Gadungan dan Sumberagung, Kecamatan Doko serta permintaan perlindungan atas lokasi prioritas Reforma Agraria yang sudah disampaikan kepada pemerintah pusat. Mereka meminta Bupati selaku Ketua Tim Gugus tugas Reforma Agraria menindaklanjuti konflik yang berlangsung sesuai surat Kementerian dalam Negeri.
“Isu nasionalnya adalah salah satunya penghapusan UU Cipta Kerja dan penyelesaian konflik Agraria, juga isu lokal penyelesaian di Kluwuk Gandusari dan juga Doko sudah menjadi konflik agraria,”
“Ada yang belum dimaksimalkan dan menjadi lokasi prioritas reforma agraria namun hingga saat ini dari bupati sebelumnya belum mengalami retribusi tanah bahkan menjadi konflik yang baru lagi,”
Aliansi petani dan mahasiswa menegaskan akan terus mengawal tuntutan mereka agar Reforma Agraria benar-benar terwujud sebagai Jalan Kedaulatan Bangsa,sesuai amanat Undang-Undang Pokok Agraria.
“Kami dengar dna tentunya untuk tindak lanjutnya juga butuh waktu yang panjang, ini tadi sudah saya sampaikan segera dijadwalkan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini,” ungkap Rijanto.
“Sebenarnya itu bukan kewenangan bupati tapi kami memberikan fasilitas kepentingan-kepentingan,”jelasnya. (okt)
