Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menuntut pemberhentian pembangunan gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Blitar yang baru.
GPI menilai pembangunan gedung Kejari yang baru merupakan proyek pemerintahan lama sehingga GPI meminta untuk meninjau ulang mekanisme hibah pembangunan gedung Kejari tersebut.
Koordinator lapangan, Jaka Prasetya menyatakan jika benyak persoalan hukum pemerintahan lama yang kemudian muncul kembali di pemerintahan saat ini. Ia menegaskan jika pihaknya tidak ingin jika pemerintah saat ini menerima imbas dan menolak tegas berbagai persoalan yang nantinya mengarah kepada kasus tindak pidana korupsi. Ditakutkan jika terus dilaksanakan pembangunan gedung Kejari tersebut menjadi polemik berkelanjutan serta menambah lagi angka korupsi di Kabupaten Blitar.
“Persoalan pembangunan Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar bukan kami tidak setuju tapi supaya dilakukan mekanisme ulang supaya tidak menjebak pejabat-pejabat yang baru ini,” ungkap Jaka Prasetya.
GPI menyatakan akan mendukung pembangunan gedung Kejari Kabupaten Blitar asal mekanisme hibah yang sudah ada diperbaharui kembali lantaran akan berhimbas terhadap pemerintah yang baru serta akan menanggung resiko pasca pembangunan. (okt)
