BLITAR – Ratusan orang dari Organisasi Masyarakat Gerakan Pembaharuan Indonesia mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Blitar. Massa juga membentangkan spanduk berisi hujatan terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati Blitar dalam kurun waktu tahun 2025 tidak ada pembangunan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat.
Massa GPI Blitar beranggapan jika pemerintahan baru ini tidak memihak kepada kepentingan masyarakat Kabupaten Blitar. Massa mendesak dengan sisa waktu satu setengah bulan di tahun ini harus ada pembangunan. Jika tidak maka mereka akan melakukan aksi serupa dengan massa yang lebih besar.
Terutama di Dinas PUPR Kabupaten Blitar yang terkesan lamban menyerap anggaran meski dana regular sudah disahkan namun hingga kini tidak ada perbaikan atau pembangunan sehingga membuat masyarakat resah. Bahkan dana pokok pikiran anggota Legislatif Kabupaten Blitar dipotong dengan dalih untuk pembangunan infrastruktrur.
“Kami sudah sampaikan tadi bahwasannya di Dinas PUPR Kabupaten Blitar dinilai lamban dalam penyerapan anggaran padahal anggaran APBD regular telah disalurkan tapi selama ini hampir tidak ada sama sekali,” ungkap Jaka Prasetya.
“Ini sangat bertentangan dengan yang disampaikan oleh Kepala Daerah bahwa kemarin saat PAK APBD kami tekan untuk DPRD agar segera dilakukan pengesahan APBD perubahan semata-mata anggaran digunakan untuk infrastruktur jalan,” terang Jaka.
“Ternyata hingga akhir tahun tidak ada perbaikan infrastruktur jalan sehingga ini meresahkan masyarakat Kabupaten Blitar,” imbuhnya.
Selanjutnya massa GPI Blitar melakukan aksi ke kantor DPRD dan kantor Bupati Blitar untuk mendesak pemerintah segera memberikan solusi terbaik untuk masyarakat sekitar.
