BLITAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar menggelar rapat paripurna dengan adenda penyampaian pandangan umum fraksi serta tanggapan wali kota terkait Raperda APBD tahun anggaran 2026 yang berlangsung di Graha Paripurna, Senin (17/11).
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Syahrul Alim didampingi Wakil Ketua I, Adi Santoso dan Wakil Ketua II M. Hardita maghdi. Hadir pula Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin, para anggota DPRD, unsur Forkopimda serta seluruh Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam rapat setiap fraksi menyampaikan pandangan umum atas Raperda APBD 2026. Mayoritas fraksi menyoroti pentingnya analisis manfaat dan beban operasional dari proyek-proyek strategis daerah.
Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim menegaskan perlunya komunikasi teknis yang kuat antara Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) dan Legislatif agar setiap pembangunan didasari kajian yang matang.
Sejumlah isu krusial juga dibahas antara lain rencana pembangunan sirkuit kota, tata kelola sampah serta optimalisasi aset daerah agar memberi dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Seluruh Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari komisi dan fraksi telah masuk sehingga kini dibahas secara detail bersama Badan Anggaran (Banggar) dan TAPD.
“Beberapa hal antara lain pembangunan strategis kedepan, termasuk pengelolaan sampah. Wali Kota Blitar tadi sudah menyampaikan pembangun kedepan harus berdasarkan kebutuhan dan tercukupi,” jelas Syahrul Alim.
“Melihat analisa cost dan profit nya dalam pembangunan tersebut, apakah menimbulkan beban yang tinggi untuk operasional, dan apakah dari pembangunan tersebut dapat dianalisa untuk menghasilkan PAD,” imbuhnya.
Rapat paripurna akan berlanjut hingga finalisasi sebelum ditetapkan pada 25 November mendatang. Pembahasan APBD 2026 menjadi momentum penting bagi DPRD dan Pemkot Blitar untuk memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata. (arf)
