BLITAR – Ratusan massa aksi mendatangi Gedung DPRD dan Kantor Bupati Blitar, Senin (25/8). Dalam aksinya mereka menuntut eksekutif dan legislatif segera menyelesaikan kisruh pengelolaan APBD 2025 yang dinilai membebani masyarakat. Massa aksi meminta DPRD Kabupaten Blitar harus bertanggung jawab atas gagalnya penyerapan anggaran serta terlambatnya pengesahan Perubahan Anggaran Keuangan atau PAK 2025.
Dalam orasinya, Jaka juga menuding sejumlah Anggota DPRD dari Partai Gerindra, Golkar dan PKB sebagai pihak yang menghambat pengesahan PAK 2025. Bahkan mereka diminta mundur jika dinilai hanya membuat rakyat sengsara.
Masa GPI tidak hanya menyoroti DPRD, namun juga menuntut Bupati Blitar segera mempercepat mutasi jabatan di lingkungan Pemkab. Menurut mereka stagnasi birokrasi membuat aparatur sipil negara tak bersemangat dan rawan menyeret pejabat baru ke persoalan hukum.
Kemarahan massa memuncak hingga mereka membakar sejumlah spanduk di depan Gedung DPRD sebagai simbol kecaman terhadap kinerja wakil rakyat. Api dan asap tebal terlihat membubung di tengah aksi namun demonstrasi tetap berlangsung kondusif.
“Kami sangat menyayangkan DPRD Kabupaten Blitar yang dalam pembahasan PAK 2025 ternyata ada beberapa partai politik terkesan menghambat adanya pengesahan APBD peubahan,”ungkap Jaka.
“Jika pengesahan tidak segera terjadi pada tahun ini maka masyarakat akan mengalami kerugian yang luar biasa karena tidak bisa menikmati hasil dari pembangunan,”imbuhnya.
Gejolak politik di Blitar makin memanas paska Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2026 dan Perubahan KUA-PPAS 2025 dua kali gagal digelar karena tidak kuorum. Terakhir rapat pada 15 Agustus 2025 ditunda lantaran eksekutif dan legislatif belum mencapai kesepahaman.(okt)
