Pemerintah resmi mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) 4 dari 5 perusahaan nikel yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi saat melangsungkan konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 10 Juni 2025. Ia menyatakan bahwa keputusan ini telah sesuai dengan Peraturan Presiden yang telah berlaku sejak bulan Januari lalu yakni mengenai penertiban kawasan hutan yang didalamnya termasuk usaha berbasis sumber daya alam seperti usaha petambangan.
“Untuk terus berkoordinasi mencari informasi mengumpulkan data di lapangan secara objektif, sehingga Bapak Presiden memimpin rapat terbatas salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Raja Ampat,” papar Hadi.
“Pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan,” imbuhnya.
Sebelumnya pemerintah menghentikan sementara seluruh aktivitas tambang di wilayah tersebut guna melakukan verifikasi secara objektif di lapangan yang kemudian hasilnya dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa dari hasil evaluasi pihaknya akhirnya memutuskan pencabutan 4 IUP perusahaan yakni milik PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa dan PT Kawei Sejahtera Mining yang dianggap melanggar ketentuan dan tata kelola pulau kecil. Ia menambahkan bahwa IUP PT GAG tidak dicabut lantaran tidak berada di kawasan Geopark Raja Ampat dan secara geografis lebih dekat dengan Maluku Utara. Sehingga perusahaan tersebut tidak termasuk dalam zona konservasi yang terkena larangan.
“Dan mereka meminta agar tolong dipertimbangkan 4 IUP yang masuk dalam kawasan Geopark, adapun 4 IUP dari 5 IUP, 1 IUP Pemerintah Pusat yang mengeluarkan izin sementara IUP sebelumnya dikeluarkan pada tahun 2004 dan 2006,” jelas Bahlil.
“Sehingga secara Undang-undang izinnya masih di Pemerintah Daerah,” imbuhnya
Dalam beberapa hari terakhir, tagar #saverajaampat mendadak trending di berbagai platform media sosial. Gerakan digital ini dipicu oleh kekhawatiran publik terhadap program hilirisasi tambang nikel yang menyasar Kawasan Raja Ampat yang dikenal sebagai destinasi diving terbaik dunia, panorama laut yang memukau dan keanekaragaman hayatinya.
