Komisi IX DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Gizi Nasional (BGN) guna membahas evaluasi capaian implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga triwulan II tahun 2025. Menurut data program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dicanangkan pada Januari 2025 ini, telah dijalankan di beberapa daerah dengan total penerima manfaat sebanyak 3.506.941 orang sedangkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebanyak 1.286 unit di seluruh Indonesia.
Meski begitu ada banyak persoalan yang lantas menjadi perhatian publik. Beberapa waktu terakhir gencar diberitakan soal keracunan makanan dalam program MBG terjadi di beberapa daerah di Indonesia yang berdampak pada pemberhentian program sementara. Hal ini disampaikan oleh Irma Suryani, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Nasdem Dapil Sumatera Selatan II. Ia menyayangkan penyelesaian yang lambat dan baru ditangani ketika publik bereaksi melalui pemberitaan media. Menurutnya, BGN harus menjadi pihak pertama yang update dan menyelesaikan secara internal. Selain itu persoalan makanan basi yang didistibusikan kepada penerima manfaat menjadi kelalaian yang amat fatal sehingga perlu ada tindak tegas terhadap vendor, seperti berupa pemutusan kerja sama.
“Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi justru saya melihatnya BGN baru tahu dari media. Ini sebetulnya tidak boleh terjadi, harusnya kasus-kasus itu disampaikan oleh sekolah atau dapur umum terkait pada BGN secara langsung,” papar Ira.
“Kejadian basi itu mau di-zero-kan sepertinya sulit, tapi minimal selalu dikontrol seketat mungkin. Untuk daerah terpencil yang riskan terjadi permasalahan juga tidak ter-publish ke media itu harus dikontrol. Bagi vendor yang telah melakukan kesalahan saya kira harus dilakukan punishment, “ imbuhnya.
Anggota komisi IX DPR RI Fraksi Golkar, Heru Tjahyono memberikan selamat kepada Kepala BGN, Dadan Hindayana yang menerima apresiasi presiden karena 99,9% program MBG telah dinyatakan berhasil. Meski begitu ia meminta Kepala BGN untuk terjun langsung ke lapangan melihat keberhasilan program MBG secara nyata. Ia mengkritisi lantaran meski dianggap berhasil masih banyak persoalan pelik yang terjadi terutama kasus keracunan. Ia menekankan perlu adanya kerja sama serta pembentukan satuan tugas yang terstruktur di tiap daerah.
“Katanya kemarin bapak (Kepala BGN) mndapatkan apresiasi dari Presiden 99,9 persen program MBG berhasil, maka bapak harusnya turun kelapangan. Apakah betul sesuai dan harus dipertanggung jawabkan,” tegas Heru.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Nasdem Dapil Jawa Timur IV, Nurhadi menyinggung statemen BGN sebelumnya yang akan menyerap berbagai kebutuhan pokok dari petani lokal, alih–alih mengambil dari toko grosir terbesar di daerah sekitar. Ia mengambil contoh beras petani Blitar atau Kediri yang hasil panennya diserap oleh daerah itu sendiri. BGN dianggap terlalu fokus terhadap rekruitment karyawan lokal namun abai terhadap pemberdayaan pangan.
“Ini ada semacam himbaun dari BGN untuk penyerapan petani lokal atau dari gabungan kelompok tani, jangan sampai beras itu mengambil dari tengkulak atau grosir yang paling besar di kabupaten itu pak,” tegas Nurhadi.
“Setidaknya di Blitar, beras itu tidak keluar dari Blitar, begitupun dari Kediri, karena sudah diserap di dapur (SPPG) tersebut, karena selama ini yang kami lihat himbauan dari BGN hanya terfokus pada recruitment karyawan itu sekitar, namun kaitannya dengan pemberdayaan pangan ini masih belum,” imbuhnya. Dengan anggaran 71 triliun rupiah yang didominasi untuk membiayai seluruh SPPG di Indonesia, Nurhadi yakin akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
