MADIUN – Ribuan massa gabungan dari Masyarakat, mahasiswa, dan pengemudi ojek online (ojol) menggeruduk Kantor DPRD Kota Madiun pada sabtu (30/8). Aksi ini berlangsung sebagai bentuk ketidakpuasan atas sejumlah kebijakan, salah satunya terkait tunjangan DPRD yang dinilai berlebihan.
Massa menilai tunjangan yang diterima anggota dewan sudah di luar kewajaran dan tidak sebanding dengan kondisi Masyarakat. Mereka membandingkan tunjangan tersebut dengan upah minimum Kota, Kabupaten (UMKM) Madiun yang hanya sekitar 2 juta rupiah.
Aksi massa akhirnya ditemui Ketua DPRD Kota Madiun dan Kapolres Madiun Kota. Setelah dilakukan mediasi, koordinator aksi bersama ketua DPRD dan kapolres menandatangani kesepakatan di atas materai. Dalam kesepakatan itu, DPRD berjanji akan mengawal tuntutan massa dan menyampaikan aspirasi tersebut ke tingkat yang lebih tinggi.
“Percayalah pada kami, karena saya sudah menerima demo itu berkali-kali dan akhirnya saya sampaikan pada yang diatas (DPR RI),” ungkap Armaya.
“Kami menuntut beberapa persoalan yang menyangkut kepentingan sipil, reformasi DPR, segera sahkan UU Perampasan Aset, pangkas dengan tegas kenaikan gaji DPR, tegakkan etika dan moral politik terkhusu pada kasus Ahmad Sahroni,” tegas Leos.
“Selanjutnya reformasi Polri, ganti Kapolri, pecat dan adili aparat yang represif, dan menuntut keadilan atas meninggalnya saudara Affan,” tandasnya.
Selain menyoroti tunjangan, massa juga menuntut transparansi terkait kasus kematian seorang driver ojol dalam aksi demonstrasi di Jakarta beberapa hari lalu. Mereka mendesak agar kasus tersebut diusut secara tuntas, transparan, dan terbuka oleh aparat penegak hukum. (ari)
