KEDIRI – Dengan mengendarai kendaraan bak terbuka, ratusan warga Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur mendatangi kantor desa setempat guna menggelar aksi damai meluapkan rasa kekecewaan terhadap lemahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset desa berupa tanah yang diduga digunakan untuk kepentingan salah satu proyek strategis nasional yakni Jalan Tol Kediri – Tulungagung. Aksi ini merupakan tindak lanjut dari 2 aksi sebelumnya dengan tuntutan sama yang tak kunjung mendapatkan titik terang. Bahkan sejumlah mediasi juga telah dilakukan namun juga masih belum mendapatkan kesepakatan. Hal ini menimbulkan keresahan berkepanjangan ditengah masyarakat.
Dalam orasinya, massa menyampaikan penolakan terhadap segala bentuk penggunaan Tanah Kas Desa (TKD) tanpa prosedur pelepasan aset dan ganti rugi yang sah. Selain itu juga mendesak transparansi data aset desa beserta status hukum tanah yang berlaku.
Darwiji, perwakilan aksi menegaskan bahwa masyarakat butuh kepastian terkait tukar guling tanah kas desa sebelum realisasi pembangunan. Sedangkan tanah yang sudah terlanjur digunakan masyarakat meminta kejelasan lokasi tempat serta kelayakan tanah mulai dari segi harga dan produktivitas. Menurutnya musyawarah yang dilakukan sebelumnya tidak melibatkan masyarakat melainkan orang internal pemerintah desa sehingga jika dalam periode seminggu kedepan transparansi tidak diwujudkan maka pihaknya akan melkukan aksi serupa dengan massa yang lebih banyak.
“Untuk tanah warga sebelum ada eksekusi mestinya tukar gulingnya sudah ada, ketika melakukan musyawarah itu yang diundang juga dari mereka sendiri, tidak ada orang lain, seperti perangkat yang sefrekuensi,” jelas Darwiji.
“Harapan kami seluruhnya segera ditukar dengan kondisi yang layak serta harga yang sesuai, misalnya tanah itu bisa ditanami atau tidak, atau lapangan itu sesuai atau tidak, “ ungkapnya.
“Kami memberikan tenggang waktu 1 minggu, kalau masih belum ada kabar ya kami akan lakukan orasi lagi,” imbuhnya.
Sementara itu Kepala Desa Tiron mengaku bahwa proses awal hingga akhir sudah dilakukan sesuai prosedur. Ia membantah adanya ketidakterbukaan dalam penentuan lokasi. Menanggapi tuntutan masyarakat terkait kejelasan titik lokasi pengganti pihaknya menegaskan bersedia namun masih menunggu kepastian pendampingan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
“Saya selaku Kepala Desa Tiron selama proses TKD dari awal hingga akhir kami sudah melalui prosedur, terkait masalah penentuan itu juga ada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), terkait kelayakan menurut warga juga ada dari tim yang bersangkutan yakni dari Pemkab, BPN dan Gubernur,” papar Ina.
“Saya menyesuaikan dari warga jika dalam seminggu masih belum ada tanggapan, maka kami akan kembalikan kepada warga, bersurat kembali atau demo, kami persilahkan,” tegasnya.
Massa meninggalkan lokasi dengan rasa kecewa. Meski begitu aksi tersebut berjalan kondusif dengan penjagaan ketat dari Polres Kediri. (gnd)
