NGANJUK – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nganjuk menggelar acara Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Rabu (20/8) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti dinas terkait, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Nganjuk dan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik disektor tanggap bencana. Kegiatan FKP berlangsung interaktif. Masyarakat disediakan ruang untuk berdiskusi menyampaikan masukan dan memberi evaluasi terhadap indikator pelayanan publik di BPBD.
Sutomo, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nganjuk menyatakan bahwa akan menerima berbagai kritikan yang membangun dan tentu akan dilakukan perbaikan. Pihaknya akan menangani bencana secara cepat, tepat dan akurat dengan mengikutsertakan tenaga-tenaga yang terlatih sekaligus bekerja sama dengan dinas terkait sebagai penguatan pelayanan dibidang kebencanaan. Pihaknya juga menjelaskan alasan tertundanya perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) yang disebabkan kebencanaan. Karena penanganan sedang difokuskan pada perbaikan jembatan gejagan sehingga membuat anggaran untuk perbaikan RTLH terbatas.
“Fokus kami untuk kegiatan di BPBD Kabupaten Nganjuk tahun 2026 adalah yaitu penguatan kelembagaan yakni tentang melakukan penanganan bencana secara cepat, tepat dan akurat yang otomatis kami membutuhkan tenaga yang terlatih,” ungkap Sutomo.
“Terkait Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang roboh atau rusak karena bencana, kami sudah melakukan perbaikan sebanyak 2 rumah di Desa Mojo Duwur dan Desa Kacangan, Kecamatan Berbek anggaran kami untuk tahun sudah habis, kami menunggu sisa anggaran dari perbaikan Jembatan Gejagan,”imbuhnya.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Nganjuk, Eko Wahyu menyatakan bahwa akan memeberikan dukungan sepenuhnya sesuai tupoksi yakni pengawasan, anggaran dan regulasi. Phaknya akan mengusulkan anggaran pengadaan barang dan keperluan terkait bencana kepada pemerintah daerah sehingga akan mempercepat penanganan. Ia menekankan kepada pihak BPBD untuk terus berlatih demi meningkatkan kualitas setiap personel apalagi dengan adanya anomali cuaca yang akhir-akhir ini terjadi.
“Itu sesuai dengan tupoksi kami yaitu pengawasan, anggaran dan regulasi, tentu dalam pengawasan kami berharap BPBD terus berbenah dan berlatih sehingga siap menghadapi bencana apalagi dengan anomaly musim yang terjadi,” jelas Eko Wahyu.
“Soal anggaran di BPBD yang sangat kecil ini akan kami upayakan kepada pemerintah daerah untuk pengadaan fasilitas,” tegasnya.
Dengan pelaksanaan forum ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan sinergi antar OPD yang ada di Kabupaten Nganjuk dalam aspek pelayanan tanggap bencana maupun sosial sehingga dapat berperan optimal untuk masyarakat. (gnd)
