NGANJUK – Dalam beberapa bulan terakhir banyak ditemukan kepala desa di Kabupaten Nganjuk yang tersandung kasus hukum soal pengelolaan anggaran dana desa. Kerugiannyapun dalam nominal yang cukup besar. Lumayan besarnya nilai anggaran yang turun serta pengawasan yang di anggap lemah menjadikan kondisi ini sebagai peluang untuk menyalahgunakan anggaran dana desa demi keuntungan pribadi.
Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi menyayangkan kondisi fatal ini. Sebagai Bupati Nganjuk pihaknya akan melakukan berbagai upaya dalam penanganan pengelolaan anggaran dari pemerintah.
Bupati Nganjuk akan menggandeng pihak APH serta melakukan upaya pencegahan ditingkat desa hingga kecamatan. Ia berharap akan menjadi upaya pencegahan agar tidak terjadi kasus serupa.
Pihaknya juga akan melakukan pengawasan mulai dari berbagai lini terkait teknis pengguna anggaran seperti kepala desa, operator desa, hingga pelaksana proyek Pembangunan. Bahkan Bupati Nganjuk juga akan membuat jadwal untuk melakukan pencerahan tersebut.
“Kami megamati beberapa kepala desa dari Nganjuk kan ada beberapa yang terkena masalah, maka tugas kami adalah mensingkronkan dan memberikan pencerahan bagaimana pengelolaan dana desa,” ungkap Marhaen.
“Nanti kami akan bekerja sama dengan APH untuk mengawasi operator, bendahara, dan kepala desa,” jelasnya. (gnd)
