Sejumlah juru parkir menyampaikan kekhawatiran mereka atas rencana pemerintah yang ingin menurunkan tarif parkir sepeda motor kepada perwakilan DPRD Kota Blitar. Mereka menyatakan siap bekerja seperti biasa namun menolak menyetorkan uang pungutan ke Dinas Perhubungan (Dishub) jika tarif benar-benar dipangkas.
Menurut para juru parker, tarif dua ribu rupiah yang berlaku saat ini sudah pas untuk menutupi biaya operasional harian dan kebutuhan keluarga. Mereka khawatir penurunan tarif justru akan membuat pendapatan harian mereka turun drastis.
Hal ini bermula saat Walikota Blitar mengunggah video di media sosial akan menertibkan parkir di Kota Blitar. Termasuk juga tarif parkir kendaraan bermotor di Kota Blitar akan diturunkan harganya menjadi seribu rupiah yang sebelumnya dua ribu rupiah.
“Tuntutan hari ini, kami seluruh tukang parkir di Kota Blitar, merujuk dari pernyataan bapak Walikota melakukan statement di media sosial bahwa tarif parkir yang mulanya dua ribu jadi seribu sebelum ada kejelasan atau komunikasi dengan teman-teman ,” ungkap Siswanto.
“Kami berharap agar Walikota tidak membuat statement untuk menurunkan tarif sebelum komunikasi dengan kami,” imbuhnya.
Menanggapi hal ini Ketua Komisi III DPRD Kota Blitar, Yudi Meira menyatakan siap menampung dan menyampaikan aspirasi para juru parkir kepada Walikota Blitar dan pihak Dinas Perhubungan. Ia menegaskan pentingnya duduk bersama mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak.
“Menyampaikan aspirasi agar diberlakukan seperti semula, kita sebagai anggota DPRD menampung aspirasi juru parkir dan kita koordinasi dengan pihak Pemkot Blitar,” ungkap Yudi.
“Selama ini masih belum ada surat masuk kepada kami, itukan kebijakan dari Pemkot Blitar dan masih wacana, jadi ada pertimbangan khusus dan masih pembahasan,” imbuhnya.
Sampai saat ini belum ada keputusan resmi dari Pemkot Blitar mengenai wacana penurunan tarif parker. Setelah menerima kunjungan dari juru parkir pihak DPRD akan segera menyampaikan aspirasi para juru parkir ke Pemkot Blitar. Para juru parkir kini menghawatirkan tentang kebijakan ini akan berdampak langsung pada penghasilan dan kesejahteraan mereka. (okt)
